Selasa, 15 Juli 2014

Ikuti Petisi Tolak UU DPR Kebal Hukum

Yuk, Ikut Petisi Tolak UU "DPR Kebal Hukum


http://tekno.kompas.com/read/2014/07/11/18492727/Yuk.Ikut.Petisi.Tolak.UU.DPR.Kebal.Hukum.

Lagi-lagi DPR berulah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Para wakil rakyat di DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Selasa (8/7/2014), atau semalam sebelum Pemilu Presiden RI dilaksanakan.

Sejumlah pihak menilai revisi UU MD3 ini menghambat pemberantasan korupsi sehingga muncul gerakan petisi online yang meminta Mahkamah Konstitusi atau MK melakukan peninjauan kembali (judicial review) atas UU tersebut.

Seorang warga Jakarta bernama Melany Tedja membuat petisi online berjudul "Tolak Revisi RUU MD3" di situs Change.org, dan ditujukan kepada bagian Humas dan Sekretariat MK. Hingga pukul 18.00 hari ini, petisi tersebut mendapatkan lebih dari 22.000 dukungan.

Dalam revisi UU MD3 disebutkan, pemanggilan terhadap anggota DPR untuk memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana (termasuk korupsi) harus dengan persetujuan presiden.

Hal inilah yang dinilai sejumlah pihak berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan seakan memberi kekebalan hukum terhadap anggota DPR.

UU ini juga mengatur bahwa partai politik peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif tidak memperoleh posisi ketua DPR. Nantinya, ketua DPR akan dipilih oleh anggota DPR lewat rapat paripurna.

Dalam penjelasan petisi di Change.org, Melany Tedja menambahkan, UU MD3 juga menghapus ketentuan yang menekankan pentingnya keterwakilan perempuan, khususnya terkait alat kelengkapan di DPR.

Tiga dari sembilan fraksi di DPR RI sebelumnya menolak disahkannya revisi UU MD3. Ketiga fraksi itu dari PDI-P, Partai Hanura, dan PKB. Mereka memilih walk outsaat revisi disahkan.

Bagi yang ingin mendukung petisi onlinetolak DPR kebal hukum ini dapat mengunjungi situs web,http://www.change.org/id/petisi/tolak-revisiuumd3-mk-ri-humas-mkri-lakukan-judicial-review.

Inventor Elon Musk

The mind behind Tesla, SpaceX, SolarCity ...

Entrepreneur Elon Musk is a man with many plans. The founder of PayPal, Tesla Motors and SpaceX sits down with TED curator Chris Anderson to share details about his visionary projects, which include a mass-marketed electric car, a solar energy leasing company and a fully reusable rocket.

http://www.ted.com/talks/elon_musk_the_mind_behind_tesla_spacex_solarcity#t-1313030


Apa Kata Media Jerman Mengenai Pilpres Indonesia 2014

http://www.dw.de/apa-kata-pers-jerman-tentang-pilpres-indonesia/a-17769594

Apa Kata Pers Jerman Tentang Pilpres Indonesia

Bagaimana sorotan pers Jerman tentang pemilihan presiden di Indonesia? Media Jerman menyebut pilpres sebagai pertarungan untuk menentukan arah masa depan demokrasi ketiga terbesar dunia.

Senin, 14 Juli 2014

#SaveRRI Setelah MD3 Target Koruptor RRI

DPR brengsek! Lagi proses revisi UU MD3... RRI juga digerogoti.

Kita emang sedang dalam tahap diadu domba antara kepentingan rakyat dan kepentingan koruptor menjegal Rakyat. Rakyat Indonesia sedang dimiskinkan oleh koruptor. 

Lalu sekarang RRI yang Quick Count akuntabel-pun diserang. Hadeeeeeuh. Negara lumpur penuh koruptor. 

RRI quick count
http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2076907/pengamat-quick-count-pilpres-rri-kredibel

Apa faedahnya revisi UU MD3 buat koruptor:
http://m.jpnn.com/news.php?id=245995

Ya... Black campaign:
http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/01/gembong-mafia-migas-riza-chalid-diduga-dibelakang-tabloid-obor-rakyat

http://www.reportaseindonesia.com/berita-3329-hatta-rajasa-dibalik-mafia-migas-muhammad-riza-chalid.html

Ini rahasia umum-nya yang Anda tidak boleh ketahui sebagai rakyat Indonesia
http://indonesiana.tempo.co/read/17921/2014/06/21/

Yang penting bisa beribadah dan ibaratnya makan nasi uduk di pagi hari sudah selesai aja ya kehidupan ini. Biarkan uang negara dikuasai koruptor. 

#SaveRRI